[News] Komisi HAM Korea Mengirim Petisi 'Slave Contract' TVXQ ke Sektor Kepolisian

Pada bulan Agustus, fans TVXQ mengajukan petisi ke Komisi Nasional HAM Korea meminta, "Tolong biarkan member TVXQ mendapatkan haknya terlindungi." Petisi ini telah dikirim dari sektor investigasi ke sektor kepolisian.

Perwakilan dari sektor kepolisian komisi HAM menyatakan, "Petisi yang diajukan dengan nama 'Orang2 melawan ketidaksyah-an kontrak SM' telah dikirim dari sektor investigasi dan sektor kepolisian sedang dalam proses pemeriksaan."


Dia juga menjelaskan kalau, "Petisi ini (berhubungan dengan TVXQ) bukan yang bisa diinvestigasi menggunakan peraturan yang telah diatur oleh sektor investigasi jadi sektor ini telah menghentikan operasinya." Dan "Sektor Kepolisian sedang memeriksa petisi ini dengan sangat hati2 dengan pertimbangan kontroversi sosial masalah ini telah mengakibatkan hal yang setara dengan pelanggaran HAM."

Komisi HAM sedang memeriksa pasal2 terbaru HAM untuk artis wanita bersamaan dengan masalah dan implikasi HAM dari kontrak eksklusif TVXQ. Perwakilan menyatakan, "Keputusan pasti Komisi HAM akan dikeluarkan sekitar musim semi tahun depan setelah semua pemeriksaan telah terkumpul."

Pengiriman petisi ke sektor Kepolisian menggambarkan kalau Komisi HAM menyadari ada masalah dengan kontrak eksklusif perpanjangan artis dan Komisi akan memperhatikan masalah ini lebih lanjut.

Di sisi lain, 'Orang2 melawan ketidaksyah-an kontrak SM' menunjukkan kebahagiaan mereka dari keputusan komisi HAM yang mengirim petisi itu lebih lanjut dan berharap kalau pelanggaran HAM dari kontrak eksklusif antara agency dan artis akan dihilangkan kelak.

Mereka menyatakan, "Kami memutuskan bertindak melalui petisi ini karena kami ingin publik tau tentang situasi yang keras ini dan untuk dalam negeri, organisasi yang ada untuk mengkonfirmasi kalau kontrak eksklusif antara agency dan artis bisa menjadi ancaman HAM."

Mereka juga menyatakan, "Berbeda dari kontrak biasa yang mengurusi perdagangan atau pemakaian benda, kontrak eksklusif artis mengurusi bakat dan kerja seseorang sehingga undang-undang harus menjamin hak dari orang2 ini tidak dilangggar."